KELANJUTAN MINAPOLITAN

Niatan pemerintah meningkatkan produksi perikanan ditahun 2011 nampaknya tak main-main. Niatan tersebut berjalan seiring dengan terus meningkatnya permintaan produk perikanan. Tahun ini Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan Produksi perikanan meningkat 13%. Persisnya mereka mematok angka 12,26 juta ton.

Target tersebut berawal dari meningkatnya kenaikan konsumsi ikan tahun 2009 ke 2010. Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad dalam Diskusi Majalah Trobos: Outlook Perikanan Tahun 2011, di Jakarta, Senin (7/2),” Peningkatan produksi itu mengikuti kenaikan tingkat konsumsi ikan hingga akhir 2010. Tahun 2010, tingkat konsumsi ikan mencapai30,47 kg per kapita, meningkat dibandingkan konsumsi 2009 sebesar 29,08 kg perkapita.”

Menurut data KKP, produksi perikanan tahun 2010 mencapai 10,83juta ton, meningkat sebesar 10,29% dibandingkan tahun 2009 yang besarnya 9,82 juta ton. Sedangkan target produksi perikanan untuk tahun 2014 diharapkan mencapai 22,39 juta ton, khusus perikanan budidaya 16,89 juta ton.

Namun sebuah niatan baik tentu menimbulkan Pro Kontra. Riza Damanik, selaku Ketua Pokja Perikanan Aliansi Desa Sejahtera mengatakan kebijakan minapolitan sangat berorientasi pada peningkatan produksi. Ini berbahaya karena orientasi mengejar pertumbuhan produksi ikan baik dari kegiatan penangkapan maupun budidaya, mengancam kelestarian ikan. Di sisi lain, hal ini juga bakal merusak harga ikan Indonesia apabila pemerintah tidak mampu memasarkan produksi ikan.

Tak hanya itu, saat ini Indonesia hanya memasok ikan gelondongan ke luar negeri dan tidak menjual ikan olahan. Menurutnya, ikan gelondongan harganya jauh lebih murah dibandingkan ikan olahan. "Minapolitan enggak bicara proses. Hanya target pertumbuhan produksi. Kalau sudah tercapai, belum tentu pemerintah mampu memasarkan di pasar luar negeri," papar dia.

 Alasan lainnya, program ini dinilai diskriminarif. Pasalnya, pemerintah memberikan insentif yang lebih di sektor perikanan budidaya ketimbang sektor perikanan tangkap. "Ini nggak relevan karena sekitar 2,8 juta masih menggantungkan hidupnya di sektor perikanan tangkap. Itu kan besar sekali," tandas dia.

Menurut hemat penulis, target tersebut tidak hanya angka tanpa strategi yang jelas. Salah satu strategi yang dilakukan adalah Program Minapolitan yang telah berjalan sejak tahun 2009 dinilai mulai menampakkan hasil. Program pengembangan kegiatan terpadu dalam pembangunan wilayah pedesaan yang berbasis perikanan dengan melibatkan sektor terkait guna mendukung keberhasilan pelaksanaan revitalisasi perikanan itu ditetapkan dengan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan no KEP.41/MEN/2009.

Pada mulanya hanya terdapat 32 daerah tersebar diseluruh Indonesia menjadi Projek percontoan. Tahun ini pemerintah berencana mengembangkan 197 lokasi minapolitan. Sejak 2010 sampai 2011, lokasi yang yang ditargetkan menjadi daerah minapolitan berbasis perikanan tangkap dan akan dikembangkan di 83 Kabupaten dan Kota.

Hingga kini sudah ditetapkan 41 lokasi minapolitan percontohan yang pembagiannya terdiri dari 9 lokasi minapolitan percontohan berbasis perikanan tangkap, 24 lokasi minapolitan percontohan berbasis perikanan budidaya dan 8 lokasi pengembangan sentra pengembangan garam rakyat. Anggaran untuk minapolitan sebesar Rp584 miliar, yang akan dialokasikan untuk tiga program, yaitu pengembangan minapolitan percontohan berbasis perikanan tangkap di 9 lokasi senilai Rp364 miliar, minapolitan percontohan berbasis perikanan budidaya di 24 lokasi senilai Rp149 miliar.

Tapi ahli ekonomi perikanan Luky Adrianto berpendapat lain, pengembangan minapolitan menjadi 197 lokasi dirasa terlalu berlebih. Menurutnya, pemerintah cukup mengembangkan 5 kawasan minapolitan namun bisa berjalan sesuai dengan orientasi market. ia bilang, pengembangan kawasan minapolitan harus memiliki konektifitas antara hulu dan hilir hingga proses penjualan.

Kalau 197 itu terlalu banyak. Lebih baik mengembangkan 5 atau lebih asal bisa berjalan. Jangan sampai hanya bisa memproduksi saja, karena kawasan minapolitan ini harus punya unsur penjualan market dan harus sampai ke ekspor. Saya rasa untuk pengembangan kawasan mana yang akan dijadikan minapolitan, pemerintah harus pertimbangkan lagi,"katanya, saat dihubungi KONTAN, (13/2).

Luky mengatakan, tuna, udang dan rumput laut menjadi komoditas yang cocok untuk dikembangkan di kawasan minapolitan, seperti di daerah Cilacap maupun Padang. Selain itu, ia menyayangkan kepada sejumlah daerah yang berlomba untuk mengajukan anggaran besar, namun tidak siap untuk mengembangkan kawasan tersebut

***

pemasaran produk yang kuat. Hal ini bisa membangun kepercayaandiri pelaku usaha sektor perikanan dari hulu sampai ke hilir.Peningkatan konsumsi ikan diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pelaku usaha perikanan.

Selain masalah ketersediaan, ikan memiliki banyak keunggulandibanding protein hewani lainnya. Ikan memiliki kandungan nutrisi yang relatif aman untuk balita hingga manula. Kandungan omega 3, 6,dan 9 pada ikan memberikan beberapa manfaat seperti tumbuh kembang bayi lebih cepat, balita lebih aktif dan cerdas, serta membuat dayatahan tubuh lebih kuat.

Memasak ikan pun tidak membutuhkan energi yang banyak. Keragaman jenis ikan memberikan pilihan bagi konsumen dari berbagai lapisan masyarakat. Ada banyak jenis ikan yang memiliki harga lebih murah dibanding sumber protein hewani yang lain.

Dalam upaya menciptakan pangan sebagai ideologi, perikanan budidaya melakukan kegiatan berupa perbaikan keamanan pangan (foodsafety) dari hulu ke hilir dan pengawasan mutu produk impor dan ekspor perikanan. Para pembudidaya harus menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), yaitu pembudidaya akan diberikan sertifikasi hasil penilaian secara objektif dan transparan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan baik produsen maupun konsumen.

Pada gilirannya akan meningkatkan daya saing produk perikanan budidaya. Sampai dengan tahun 2010, dari sebanyak 650 unit usaha disertifikasi, sebanyak 341 unit usaha yang bersertifikat yang tersebar di 22 provinsi dalam kategori Pokdakan (79 unit), Perorangan (130 unit) dan Badan Usaha (132 unit), papar Fadel.

Sedangkan dalam mendukung penerapan sistem jaminan mutu, diperlukan standar mengenai sistem operasional budidaya perikanan yang supaya hasil yang diperoleh memenuhi kriteria mutu sesuai permintaan pasar dan keamanan pangan. Selain itu, dalam upaya peningkatan mutu produk, diperlukan standar di Indonesia berupa SNI (Standarisasi Nasional Indonesia) yang diakui secarainternasional.

Standar disusun dan dirumuskan melalui tahapan yang telah diaturoleh BSN dengan prinsip perumusan, yaitu standar dilaksanakan secara terbuka, transparan, tidak memihak, efektif, koheren dan konsensus. Jumlah SNI Perikanan Budidaya pada tahun 2010 yang telah ditetapkan penomorannya sebanyak 11 SNI yang terdiri dari 2 SNI pengemasan udang vaname, 3 SNI produksi rumput laut cottoni, 1 SNI produksi rumput laut gracilaria, 5 SNI metode uji.